Isu suksesi kaisar Jepang kembali mencuat dan menjadi perbincangan nasional. Saat ini, Jepang hanya memiliki segelintir kandidat yang secara hukum bisa naik takhta. Aturan yang mengharuskan kaisar berasal dari garis keturunan laki-laki membuat masa depan monarki terlihat rapuh, terutama ketika jumlah pewaris semakin terbatas.
Aturan Lama Dinilai Terlalu Ketat
Dalam sistem yang berlaku, kaisar Jepang wajib berjenis kelamin laki-laki dan berasal dari garis ayah. Kaisar Naruhito tidak memiliki putra, sementara usia beliau dan Permaisuri Masako sudah tidak memungkinkan memiliki pewaris baru. Kondisi ini membuat aturan lama kekaisaran mulai dipertanyakan relevansinya di era modern.
Pewaris Laki-Laki Semakin Terbatas
Saat ini, hanya ada tiga pria yang berada dalam garis suksesi kekaisaran. Salah satunya adalah Pangeran Hisahito yang masih berusia 19 tahun. Situasi ini memicu kekhawatiran besar, karena jika satu-satunya pewaris utama mengalami kendala, keberlanjutan garis kekaisaran bisa terancam serius.
Putri Aiko dan Harapan Perubahan
Putri Aiko, putri Kaisar Naruhito, menjadi pusat diskusi dalam wacana perubahan aturan kekaisaran. Meski secara hukum belum bisa menjadi kaisar, kehadirannya membuka peluang besar bagi pembaruan sistem suksesi. Banyak pihak menilai Putri Aiko layak dipertimbangkan sebagai calon penerus takhta.
Survei Ungkap Dukungan Publik
Sebuah survei nasional menunjukkan mayoritas masyarakat Jepang mendukung perempuan menjadi kaisar. Sekitar 69 persen responden setuju perempuan boleh mewarisi takhta, sementara sisanya masih ragu atau menolak. Dukungan ini menandakan perubahan pola pikir publik terhadap tradisi kaisar Jepang yang telah bertahan lebih dari seribu tahun.
Garis Keturunan Ibu Mulai Diterima
Selain soal perempuan menjadi kaisar Jepang, dukungan juga muncul untuk memperbolehkan suksesi melalui garis ibu. Jika aturan ini diterapkan, anak Putri Aiko nantinya bisa masuk garis pewaris kaisar Jepang. Gagasan ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan monarki.
Keputusan Akhir di Tangan Pemerintah
Meski dukungan relatif stabil selama beberapa tahun terakhir, perubahan aturan kaisar Jepang tetap membutuhkan keputusan politik besar. Pemerintah dan parlemen Jepang harus menimbang antara menjaga tradisi dan menjawab tantangan zaman. Bagi banyak warga, yang terpenting adalah memastikan kaisar tetap menjadi simbol stabilitas dan persatuan nasional di masa depan.
KAORI Newsline | Sumber
